PADANG, BRAVOSUMBAR-Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Syahruddin membuka secara resmi Pertemuan Ikatan Pratiksi dan Ahli Demografi (IPADI) Provinsi Sumatra Barat di Hotel Rangkayo Basa, Selasa (29/10/2019).
Dalam sambutanya, Syahruddin mengapresiasi pertemuan ini, karena IPADI selama ini sangat membantu program-program BKKBN terutama kependudukan. Meski baru namun, perannya sangat membantu sekali.
"Saat ini lembaga IPADI secara kepengurusan sudah memasuki masa demisionerdan supaya tetap menjaga aktivitas program IPADI sejalan dengan program BKKBN, "ujarnya.
Dia menambahkan, sekarang merupakan suatu tatanan baru dalam kabinet, yakni pemerintahan dengan kabinet Indonesia maju. Namun di sisi lain, ada semacam pandangan sebelah mata dalam memprogramkan Pengendalian Penduduk dan KB di daerah.
"Tetapi kami tetap optimis, program KB masih dapat dijalankan dengan inisiatif dari masyarakat karena ruang untuk kegiatan dari masyarakat masih sangat luas. Melalui peran aktif tokoh-tokoh IPADI ini kami berharap banyak dapat menjadi daya ungkit dan daya dorong program KKBPK," ulasnya.
| DR Indraddin salah seorang nara sumber dari pengurus IPADI Unand memaparkan materinya dihadapan peserta |
Dia juga berharap banyak tokoh-tokoh IPADI dapat memberikan masukan kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dengan fokus pada pembangunan manusia.
"Kami sangat menginginkan agar rapat restrukturisasi IPADI ini meluncurkan semangat secara koheren, tidak sepotong-sepotong. Terkadang kita sulit melihat sesuatu yang utuh.
Untuk itu, kami berharap agar IPADI berperan aktif dan terus memberikan kontribusinya sehingga Indonesia tidak terjebak dalam kelompok ekonomi, " ungkapnya.
Ketua pelaksana, Kabid Dalduk, Mardajendri dalam laporannya mengatakan, terdapat dua isu pokok yang selalu didiskusikan dalam implementasi kebijakan pembangunan, yaitu issu yang terkait dengan kerangka konsep dan operasional konsep.
Dia menambahkan, kebijakan pembangunan Kependudukan terutama dalam hubungannya dengan kebijakan pembangunan berwawasan Kependudukan. Secara konseptual, mengapa pembangunan berwawasan Kependudukan penting? Dilihat dari hasil ICPD di Kairo 1994 yang meletakkan pembangunan berwawasan Kependudukan sebagai salah satu prinsip diantara 15 prinsip yang disepakati.
"Melalui pertemuan ini BKKBN bersama IPADI akan mencoba mengkorvergenkan peran IPADI sebagai salah satu mitra Kependudukan dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan Kependudukan. Pertemuan ini juga dapat dijadikan forum untuk meningkatkan komitmen dalam pembangunan manusia melalui program KKBPK, " terangnya.
Lanjutnya, tujuan dari pertemuan ini menjalin koordinasi intensif antara BKKBN dengan mitra pemerhati Kependudukan khususnya IPADI, memberikan masukan kepada pemerintah/pemangku kebijakan tentang pembangunan yang berwawasan Kependudukan.
"Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yaitu pengurus IPADI, lingkungan perwakilan BKKBN Sumbar dan pemerhati kependudukan, sebagai
pemateri Ketua IPADI, Dr. Nurhasan Syah pengurus IPADI dari UNP, Dr. Indraddin pengurus IPADI dari Unand," pungkasnya. (naldi)
COMMENTS