 |
WALIKOTA Padang, H. Mahyeldi, menyampaikan pemaparan tentang ‘Kota Baru Padang’ dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Focus Group Discussion (FGD), di Hotel Mercure, Padang, Selasa (13/11/2018).
|
PADANG, BRAVOSUMBAR - Pembentukan ‘kota baru Padang’ semakin digarap serius oleh Pemko Padang. Buktinya, Pemko Padang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Focus Group Discussion (FGD), Selasa (13/11/2018), di Hotel Mercure, untuk menindaklanjuti perencanaan pembangunan 'Kota Baru Padang' tersebut. Pengembangan ‘kota baru Padang’ itu bukannya ujuk-ujuk ada, namun merujuk pada keputusan pemerintah yang menetapkan Kota Padang sebagai salah satu dari pengembangan 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di wilayah Sumatra. Fokus pengembangannya yakni sebagai pusat pemukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya.
Walikota Padang, H. Mahyeldi, dalam rakor dan FGD itu memaparkan pada tahun anggaran 2018 ini Kota Padang mendapat bantuan teknis kegiatan penataan dan pengembangan kota baru melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.
Rakor itu merupakan rakor ketiga yang membahas penyusunan masterplan, development plan kawasan, pra studi kelayakan sistem jaringan infrastruktur, dan perumahan permukiman di kota baru Padang.
Seperti diketahui, kegiatan perencanaan kota baru yang dilaksanakan di Kota Padang itu terdiri dari beberapa hal. Mulai penyusunan master plan Kota Baru Padang oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui Direktorat Penataan Kawasan, penyusunan masterplan dan development plan kawasan, pra studi kelayakan sistem jaringan infrastruktur, dan perumahan permukiman Kota Baru Padang oleh Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan penyusunan perencanaan infrastruktur permukiman Kota Baru Padang oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.
"Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, Pemko Padang telah melakukan beberapa hal. Seperti penetapan deliniasi kawasan Kota Baru Padang, menetapkan tema pembangunannya, serta menetapkan SK deliniasi dan tim pendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan Kota Baru Padang," papar Mahyeldi.
Berdasarkan rakor antara Pemerintah Pusat dan Pemko Padang sebelumnya, telah disepakati bahwa deliniasi kawasan Kota Baru Padang berada pada 3 kecamatan, yakni, Kecamatan Kototangah, Kuranji, dan Nanggalo dengan luas wilayah kawasan Kota Baru Padang sekitar 4.308,77 hektare. Sementara tema pengembangannya adalah ‘Mewujudkan Kota Baru Padang sebagai pusat pelayanan publik terpadu berskala regional yang tangguh bencana, layak huni, cerdas dan berkelanjutan’.
Terkait dengan kegiatan pengembangan Kota Baru Padang ini telah dilakukan beberapa kali rakor dan FGD yang melibatkan stakeholder terkait dan masyarakat yang dilaksanakan di Padang maupun di Jakarta. Guna mendukung keberhasilan program itu, Pemko Padang merasa perlu membuat kebijakan serta peran terhadap perencanaan Kota Baru Padang yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan RTRW, RPJPD, RPJMD, serta perencanaan sektoral lainnya.
Dijelaskan Mahyeldi, beberapa upaya Pemko Padang terhadap perencanaan Kota Baru tersebut di antaranya berupa pengadaan/penyediaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan jalan serta sarana dan prasarana lainnya, melakukan sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan pusat, daerah dan antar OPD untuk mendukung pengembangan Kota Baru Padang, dan mencari sumber pendanaan alternatif dan mengoptimalkan sumber dana pemerintah dan daerah untuk pengembangan kota baru dan penetapan regulasi pengembangan kawasan Kota Baru Padang.
“Semoga dengan adanya perencanaan pembangunan Kota Baru Padang akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan, penyebaran, dan pemerataan pembangunan serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Padang,” ulas Mahyeldi.
Tujuan dilakukannya Rakor dan FGD itu secara bersamaan adalah agar adanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan dari semua pihak dalam perencanaan tata ruang Kota Baru Padang.
“Saya berharap, melalui Rakor dan FGD ini kita saling memberikan masukan guna penyempurnaan materi perencanaan pembangunan Kota Baru Padang,” tukuk wako mengakhiri.
Rakor tersebut dihadiri Kasudit Perkotaan Bappenas Mia Amalia, Kabid Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru BPIW Melva Heryani, Kasubdit Cipta Karya Kementerian PUPR Kusumawardhani, pimpinan OPD terkait di Pemprov Sumbar dan Pemko Padang serta stakeholder lainnya. (rev)
COMMENTS