Komentar
PADANG, BRAVOSUMBAR.COM
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengajak semua elemen pemerintahan hingga tokoh masyarakat untuk bekerja keras menurunkan angka total fertility rate (TFR) yang terbilang masih tinggi dibandingkan angka nasional. Hal itu disampaikan wagub saat membuka kegiatan 'Evaluasi Pengendalian Program dan Anggaran Tingkat Provinsi dalam Rangka Pra Rakorda Program BanggaKencana Provinsi Sumbar 2020', di Hotel Pangeran Beach, Padang, Rabu (4/3/2020).
Saat ini TFR Sumbar berada pada angka 2,68 sedangkan nasional pada angka 2,45. Sementara, Sumbar sendiri ditargetkan pemerintah pusat untuk menurunkan TFR hingga berada pada angka 2,38.
“Jadi, ini memang suatu tugas yang berat dan tidak bisa diserahkan kepada BKKBN saja karena SDM yang ada terbatas. Sementara wilayah yang mesti dijangkau sangat luas. Untuk itu, semua unsur harus terlibat, mulai dari pemerintah daerah kabupaten/kota hingga tokoh masyarakat, ustaz, bahkan KUA,” kata Wagub Nasrul Abit.
Ia mencontohkan peran KUA dalam membantu menurunkan angka TFR, yakni memberikan sosialisasi tentang keluarga berencana kepada calon pengantin. Begitu juga ustaz agar menyampaikan sosialiasi program KKBPK yang kini bertransformasi menjadi program BanggaKencana dalam setiap ceramahnya di masjid atau musala. Pun demikian dengan bidan dan dokter kandungan agar rajin mengajak ibu hamil untuk mengikuti program BanggaKencana.
Khusus kepada pemerintah daerah, wagub menekankan agar memfokuskan anggaran yang ada untuk menurunkan TFR. Oleh karena itu, lanjutnya, pemko/kabupaten harus punya rencana kerja dalam upaya penurunan TFR tersebut.
“Sebab, TFR tinggi ini sebenarnya mengkhawatirkan karena akan berpengaruh pada semua sektor, seperti ekonomi, sandang, dan pangan,” ulasnya.
Ditambahkan Nasrul Abit, berkaca pada TFR Sumbar yang berada pada angka 2,68 maka bisa diartikan setiap keluarga rata-rata mempunyai tiga orang anak. Sehingga, jika penghasilan kepala keluarga hanya sekitar Rp2 juta per bulan maka bisa dikatakan masuk dalam kategori miskin. Dengan demikian, jika angka TFR tinggi dan pendapatan per kapita masih rendah maka akan berpengaruh pada tingginya angka kemiskinan.
“Sebenarnya, semua orang sudah tahu dengan program keluarga berencana (KB). Program ini sudah ada sejak 50 tahun lalu. Tinggal menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan program ini. Inilah yang menjadi tugas kita bersama. Sekali lagi, memang butuh kerja keras terutama di Sumbar yang masih memiliki paradigma untuk memiliki anak perempuan,” kata wagub.
“Jadi, beri keyakinan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki sama saja. Ini kan masih terjadi, sudah delapan orang anak laki-laki tapi masih dicari juga anak perempuan,” pungkas wagub.
Sementara, Kepala BKKBN Perwakilan Sumbar Etna Estelita mengakui bahwa target penurunan angkat TFR hingga 2,38 memang membutuhkan kerja keras. Sebab, sejak program KB dicanangkan 50 tahun silam TFR hanya turun dari 5,56 jadi 2,68. Sedangkan dalam lima tahun terakhir, angka TFR Sumbar turun sekitar 0,53.
“Jadi di Sumbar realisasi penurunan TFR lima tahun ditargetkan tercapai dalam satu tahun. Untuk itu, kita memang harus tancap gas. Pacu kecepatan dari 50 km per jam jadi 200 km per jam. Pemda harus berinovasi agar target TFR ini dapat tercapai. Tak mungkin kita (menjalankan program) hanya datar-datar saja,” kata Etna.
Ia juga menyadari bahwa hal itu akan berhadpaan dengan kendala paradigma sebagian masyarakat Sumbar yang tetap menginginkan adanya anak perempuan meski sudah memiliki anak laki-laki. “Kita di Sumbar ini kan menganut sistem matrilineal. Jadi, ada anggapan kalau tidak ada anak perempuan, siapa yang akan ‘manjawek’ garis ibu, siapa yang akan manjawek harta warisan,” tuturnya.
Padahal, lanjutnya, usia pernikahan di Sumbar sudah termasuk tinggi dibandinkang angka nasional. Rata-rata usia pernikahan di Sumbar adalah 22 tahun. Sedangkan di daerah lain ada yang sudah menikah di usia 15 atau 16 tahun. Namun demikian, angka TFR tetap masih tinggi yang salah satunya dipicu oleh paradigma tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa faktor lain penyebab meningkatnya TFR di Sumbar karena pemakaian alat kontrasepsi (alkon) modern yang menurun di Sumbar. "Pemakaian alat kontrasepsi Modern (mCPR) di Sumbar tahun 2019 menurut hasil SKAP di angka 47,97, menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu 48,3. Sedangkan target tahun 2020 ini adalah 54,44. Untuk itu perlu kita tingkatkan pemakaian alat kontrasepsi modern di Sumbar karena dinilai lebih efektif," ujar Etna.
Kegiatan 'Evaluasi Pengendalian Program dan Anggaran Tingkat Provinsi dalam Rangka Pra Rakorda Program BanggaKencana Provinsi Sumbar 2020' itu diikuti jajaran Perwakilan BKKBN Sumbar dan para Kepala OPD KB se-Sumbar. (rev)