BKKBN
PADANG, BRAVOSUMBAR - Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 52 Tahun 2009, pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk itu penting, dalam upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno saat membuka Kegiatan Bhakti IBI KB Kesehatan Tingkat provinsi yang dilaksanakan di lapangan Medan Nan Bapaneh Kantor KAN Pauh IX Kuranji, Rabu (5/2/2020).
Dia menambahkan, salah satu upaya yang dilakukan untuk pengendalian kuantitas penduduk adalah penurunan angka kematian ibu karena hamil atau melahirkan melalui pengendalian/perencanaan kelahiran, yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui BKKBN yaitu Program Keluarga Berencana.
"Kita menyadari bahwa Program Keluarga Berencana merupakan salah satu solusi dalam menurunkan Angka Kematian Ibu pada saat hamil, persalinan dan nifas, karena dengan semakin berkurangnya ibu hamil dan melahirkan, maka akan semakin berkurang pula angka kematian ibu karena hamil, persalinan dan nifas, demikian juga untuk penurunan TFR. Untuk itu diharapkan PUS menggunakan alat Kontrasepsi, " ujar Irwan.
Dia menambahkan, dari hasil pencapaian perkiraan permitaan masyarakat menjadi peserta KB Baru tahun 2019 sebagaimana yang telah dilaporkan tadi, yaitu sebesar 93,12 % dengan capaian KB MKJP 80,20 %, menunjukan pencapaian Sumatra Barat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang hanya 91,39 %, dengan MKJP 79,6 %.
"Ini semua tentu tidak terlepas dari hasil kerja keras dan kerja ikhlas dari Ibu-Ibu Bidan, Dinas Kesehatan dan OPD KB serta Mitra BKKBN sebagai pelaksana dilapangan. Untuk itu atas nama pemerintah daerah Sumatra Barat saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda, " terangnya.
Lebih jauh dia mengatakan, program KB adalah program yang pro rakyat, dimana masyarakat membutuhkan KB, maka disitu harus ada pelayanan KB, sekalipun itu daerah terpencil dan perbatasan. termasuk daerah stunting. Dalam program prioritas nasional Sumatra Barat memiliki 4 wilayah penurunan/pencegahan stunting yaitu Kab. Solok, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat.
Tentu diharapkan Pelayanan KB dapat lebih ditingkatkan lagi, terutama di wilayah stunting, daerah Galciltas dan wilayah-wilayah lainnya , karena dengan jumlah anak yang sedikit tentu diharapkan bisa berkonstribusi dalam upaya penurunan TFR di Sumatra Barat yang telah ditargetkan oleh pusat untuk tahun 2020 tercapai 2,24, dan terpenuhinya pola pengasuhan di 1000 hari pertama kehidupan maka akan dapat mewujudkan manusia yang berkualitas dan Indonesia maju.
Sementara itu Deputi KS PK BKKBN Pusat, M Yani dalam arahanya mengatakan, sesuai dengan tema kegiatan hari ini, yaitu “ Melalui Bulan Bhakti IBI KB Kes, kita tingkatkan kualitas dan capaian Pelayanan KB dan kesehatan dalam upaya menunrunkan angka kematian ibu di Provinsi Sumatra Barat”.
"Kita berharap melalui kegiatan Bhakti IBI KB Kes angka kematian Ibu karena hamil atau melahirkan mengalami penurunan. Karena setiap hari, 830 ibu di dunia dan 38 ibu berdasarkan AKI 305 di Indonesia, meninggal akibat penyakit/komplikasi terkait kehamilan dan persalinan (sumber : Kec facts. Maternal,16 Februari,2018) dan jumlah kematian Ibu di Sumatra Barat Desember 2019 masih tinggi, yaitu sebanyak 116 (Dinkes Sumatra Barat)," ujarnya.
Sebagian besar kematian tersebut seharusnya bisa dicegah dan diselamsatkan, dia menambahkan artinya bila AKI tinggi, banyak ibu yang seharusnya tidak meninggal, tetapi meninggal karena tidak mendapatkan upaya pencegahan dan penanagan seharusnya. Salah satu upayanya adalah ibu harus ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi.
"Dari hasil Pencapaian PPM Peserta KB Baru akhir tahun 2019, menggambarkan bahwa capaian hasil program KKBPK di Sumatra Barat yaitu peserta KB Baru 93,12 % dengan capaian KB MKJP 80,20 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yaitu Peserta KB Baru 91,39 % dengan capaian KB MKJP 79,6%.
Namun dari seluruh peserta KB pengguna kontrasepsi modern di Provinsi Sumatra Barat tahun 2019 tsb, pencapaian tertinggi yaitu suntik sebesar 66.962 dari PPM 66.244 atau 101,08% dan pencapaian PB terendah terjadi di MOP sebesar 283 dari PPM 668 atau 41,13 %," terangnya.
"Sementara kita semua tahu bahwa alat kontrasepsi non MKJP sangat tinggi tingkat putus pakainya. Untuk itu saya sangat berharap dalam Bhakti sosial IBI KB-Kesehatan ini pelayanan KB diarahkan, lebih banyak ke alat kontrasepsi MKJP yang efektivitasnya sangat tinggi, dan meningkatkan kualitas serta pemerataan pelayanan KB, terutama di daerah Kampung KB dan Daerah DPTK , dengan meningkatnya capaikan KB MKJP, tentu berdampak kepada penurunan TFR, guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, "tambahnya
Lanjutnya, masih ada beberapa PR yang harus dikerjakan saat ini seperti program KB pasca persalinan dan keguguran yang selama ini cukup berhasil, dengan capaian program sekitar 50% pada tahun 2013, namun pada tahun 2019 turun menjadi 12,68%. Program KB Pasca Salin dan Pasca Keguguran di fokuskan pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pratama (FKTP) dan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).
"Untuk itu kami berharap melalui Bhakti Sosial IBI KB Kes ini bisa meningkatkan capaian KB Pasca Persalinan dan Pasca keguguran. Kepada jajaran IBI juga diharapkan baik yang bertugas di Klinik KB pemerintah atau swasta, dapat meningkatkan KIEnya terhadap ibu-ibu hamil agar setelah mereka melahirkan dapat menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang, sehingga dapat menurunkan unmet need di Sumatra Barat, "ungkapnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Etna Estelita mengatakan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) merupakan organisasi profesi yang telah diakui keberhasilannya oleh pemerintah dan masyarakat sejak tahun 1951, selama ini telah melaksanakan Bhakti Sosial melalui pelayanan Kesehatan dan KB.
"Karena kerja keras dan peran IBI dilapangan akan membangun keluarga kecil Bahagia dan Sejahtera yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita semua, sesuai dengan taglinenya “dimana ada bidan disana ada KB, dimana ada KB disana ada bidan” .
Dan kami juga mendorong seluruh bidan yang mandiri ikut bekerjasama dengan BPJS, sehingga keluarga yang membutuhkan pelayanan KB bisa terayomi, sehingga AKI dapat diturunkan melalui 4 Terlalu 3 Terlambat," ulasnya.
Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sistem pelayanan kesehatan bertransisi menuju Universal Health Coverage (UHC) dimana tidak hanya dilihat dari sisi kepesertaan JKN tapi juga cakupan layanan, kualitas layanan dan perlindungan finansial untuk kesehatan yang ditargetkan 100 %.
"Kita menyadari peran IBI dan Dinas Kesehatan sangat penting dalam meningkatkan program Keluarga Berencana dan Kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya mengharapkan kepada jajaran Dinas Kesehatan, IBI dan OPD - KB agar tetap bersemangat tinggi untuk terus menerus melakukan motivasi dan memberikan pelayanan KB dan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta secara aktif mensosialisasikan program KB serta kesehatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, dalam upaya menurunkan dan pencegahan stunting di Sumatra Barat. (naldi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar