Pemko Padang dan PPHI Siap Bersinergi Bangun Pariwisata Halal

Pariwisata halal Sumbar
KETUA Persatuan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Pusat, Riyanto Sofyan, melantik pengurus PPHI Sumbar di Hotel Rang Kayo Basa, Rabu (14/11).

PADANG, BRAVOSUMBAR - Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah, menyambut positif keberadaan Persatuan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumbar. Hal itu dikarenakan program-program PPHI dinilai selaras terhadap program Pemko Padang, khususnya dalam pengembangan kepariwisataan. Apalagi Padang telah memantapkan diri sebagai tujuan wisata halal dan dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangannya ke depan.

Demikian disampaikan Walikota Mahyeldi dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPHI Sumbar di Hotel Rang Kayo Basa, Rabu (14/11/2018).

Selaku Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbar, Mahyeldi berharap Pemko Padang dan PPHI Sumbar juga dapat bersinergi dengan upaya memerangi maksiat di Kota Padang.

"Sehingga apa saja bagian dari pariwisata nantinya dapat dipastikan di samping halal juga bebas dari maksiat," ujar Dewan Penasihat DPD PPHI Sumbar itu.

Seperti diketahui, langkah Padang dalam membangun pariwisata sudah cukup terarah, terutama dalam mempercantik pantai. Sejumlah sarana dan prasarana yang dibangun melalui konsep Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang dalam kurun beberapa tahun terakhir pun menjadi penyokong kemajuan pariwisata maritim bagi ibukota Provinsi Sumbar itu.

Sementara, Ketua PPHI pusat Riyanto Sofyan mengatakan, Sumbar masuk lima besar daerah tujuan wisata halal di Indonesia berdasarkan data yang dihimpun oleh PPHI.

"Ada lima besar daerah yang menjadi tujuan wisata halal berdasarkan survei yang dilaksanakan yaitu Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat dan Lombok," kata dia usai mengukuhkan pengurus DPP PPHI tersebut.

Oleh sebab itu dia mengingatkan pemerintah daerah ikut berperan membenahi tujuan wisata halal yang ada di Sumbar bukan hanya dari sisi kebijakan namun juga komitmen rencana aksi dan anggaran.

"Belajar dari Lombok dalam mengembangkan destinasi peran pemerintah daerahnya amat kuat sehingga mau memberi subsidi pengurusan sertifikasi halal," kata dia.

Riyanto pun mengatakan ketika pemerintah berkomitmen lewat anggaran pada akhirnya yang akan mengambil manfaat juga pemerintah daerah karena akan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Kalau bisa di pemerintah daerah ada satu pejabat yang khusus menangani wisata halal karena ini butuh suatu kompetensi khusus. Selanjutnya juga perlu ada standarisasi agar wisatawan yang berkunjung tidak kecewa disertai bagaimana meningkatkan pamor wisata halal sebagai pengembangan pemasaran.

"Malaysia yang populasi muslimnya 60 persen sudah mulai mengembangkan wisata halal sejak 1990, sementara Indonesia baru memulai pada 2012 padahal 80 persen populasi muslim. Karena saya menilai yang dibutuhkan itu bukan hanya menjual merek namun juga promosi langsung wisata halal," ujarnya.

Sementara, Ketua PPHI Sumbar, Havid Dt. Rangkayo Basa, mengatakan potensi wisata halal di Sumbar terbilang besar, apalagi sejak 2016 Kementerian Pariwisata menetapkan provinsi ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata halal.

Menurutnya pengembangan wisata halal di Sumbar memiliki potensi besar sejalan dengan falsafah adat yaitu Adat Basandi Syara Syara Basandi Kitabullah yang berarti adat berdasarkan syarak dan syara mengacu kepada Al Quran. Artinya jika potensi tersebut dikelola dengan baik tentu akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Sumbar seperti dari Timur Tengah, kata dia. (hms)

Lebih baru Lebih lama