Polemik Waduk Koto Panjang, Jangan Lupakan Sejarah Pengorbanan Rakyat Sumbar!

Iklan Semua Halaman

Polemik Waduk Koto Panjang, Jangan Lupakan Sejarah Pengorbanan Rakyat Sumbar!

Jumat, 31 Juli 2020
Kolase Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dengan latar belakang waduk Koto Panjang.


PADANG, BRAVOSUMBAR.COM

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyatakan istilah ‘pitih sanang’ yang ditulis media massa di Riau mengutip pernyataan anggota DPRD Riau terkait polemik Pajak Air Permukaan (PAP) Waduk PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar, dirasa kurang tepat dan kurang bijak dilontarkan karena sangat melukai hati rakyat Sumbar.

"Saya mengikuti dan selalu memonitor dinamika persoalan itu dan rasanya apa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD Sumbar pantas didukung. Kami di pemprov telah meresponnya dan memprosesnya secara administratif ke pusat. Baik secara tertulis maupun upaya lainnya hingga ke Kemendagri,” kata Gubernur Irwan Prayitno, Jumat (31/7/2020).

Ia menjelaskan surat ke Kemendagri sudah diproses dengan melampirkan semua dokumen pendukung sehingga PAP tidak hanya Riau yang mendapatkannya, tetapi juga Sumbar. Untuk itu, gubernur mengimbau masyarakat Sumbar baik di ranah dan di rantau untuk sementara tenang dulu.

“Percayakan saja kepada kami (pemprov - red) dan berikan kesempatan kepada kami bersama DPRD mengurusnya ke pemerintah pusat," ujar Irwan Prayitno.

Polemik ini bermula dari pemberitaan media massa di Riau mengutip pernyataan anggota DPRD Riau yang menyebut berakhir sudah masanya Sumbar makan ‘uang senang’ dari pajak air permukaan (PAP) waduk Koto Panjang. Tentu saja berita itu membuat DPRD Sumbar tersentak dan tersinggung.

Pemicu kisruh polemik berawal dari lahirnya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 973/2164/KEUDA tanggal 5 Mei 2020 tentang Penyelesaian Pajak Air Permukaan ULPLTA Koto Panjang ke General Manager PT PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara pada point nomor 3:
a. DAS, Hulu dan HILIR dapat dipandang sebagai satu kesatuan Sumber Daya Air, tetapi dalam konteks perpajakan titik pajaknya adalah di mana air tersebut dimanfaatkan.
b. Pemerintah Daerah yang berwenang memungut pajak air permukaan adalah pemerintah daerah yang memiliki wilayah di mana air permukaan tersebut berada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemarahan anggota DPRD Sumbar dimulai dari pernyataan HM Nurnas yang kemudian dilanjutkan rapat di Komisi III yang dipimpin Afrizal. Disimpulkan, DPRD Sumbar sangat menyesalkan pernyataan tersebut berasal dari anggota DPRD Riau yang seakan-akan melupakan sejarah pembangunan PLTA Koto Panjang. 

Hal tersebut berarti melupakan pengorbanan rakyat Sumbar atas tenggelamnya 11 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota untuk pembangunan waduk tersebut. Bahkan, masyarakat Sumbar berjuang sampai ke Jepang untuk mendapatkan dana pembangunan waduk tersebut.

“Mungkin teman kita di DPRD Riau lupa bahwa air yang mengalir itu asalnya dari mana. Atau perlu dilakukan seperti dulu, ada rencana warga Kabupaten Limapuluh Kota mengalihkan aliran air ke tempat lain. Kalau ini dilakukan tentu PLTA waduk Koto Panjang tidak berfungsi. Padahal, akibat waduk Koto Panjang ini Kabupaten Limapuluh Kota selalu kebanjiran setiap tahun,” ungkap Nurnas dengan nada geram.

Selama ini, sebutnya, tidak ada permasalahan soal jatah pembagian pajak antara Pemprov Sumbar dengan Provinsi Riau. Berapapun hasilnya dari PLN selalu dibagi dua. Namun dengan adanya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tersebut, akhirnya memicu polemik dan protes dari warga Sumbar. 

Apalagi, lanjtunya, ditambah dengan pernyataan yang menyinggung perasaan masyarakat Sumbar dengan istilah ‘pitih sanang’. 

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozawardi menyatakan terdapat Daerah Tangkapan Air/DTA (Catcment Area) di Koto Panjang seluas 150.000 hektare yang menampung air hujan, menyimpan, serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang. Artinya, sumber air waduk Koto Panjang berasal dari hutan-hutan yang berada di Sumbar. 

“Catchment area Koto Panjang seluas 150.000 hektare merupakan sumber utama penggerak turbin PLTA Koto Panjang yang berasal dari sungai-sungai dan hutan dari Sumbar,” ungkap Yozawardi.

Ia menyebut untuk memastikan hutan tetap terjaga di Catchment Area, Pemprov Sumbar melakukan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan pada wilayah tersebut serta melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan anggaran lebih kurang Rp2 miliar per tahun melalui APBD Sumbar.

Di lain pihak, Kepala Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumbar Maswar Dedi menyatakan sebenarnya telah banyak investor di bidang perkebunan yang tertarik berinvestasi di catchment area waduk Koto Panjang dan menjadikan kawasan tersebut menjadi hutan produksi atau area penggunaan lainnya. 

“Namun karena ini menyangkut ketersediaan air untuk waduk Koto Panjang dan demi mempertimbangkan warga provinsi Riau, Gubernur Sumbar belum mau mengalihfungsikan hutan tersebut,” ujar Maswar Dedi.

Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal menyatakan polemik ini bukan hanya persoalan jatah pembagian hasil Pajak Air Permukaan yang tidak adil oleh Kemendagri namun menyangkut harga diri rakyat Sumbar yang dilecehkan.

“Dari pembagian pajak hanya dapat sekitar Rp1,5 miliar, namun demi khalayak ummat selalu Pemprov Sumbar menganggarkan tiap tahun lebih dari Rp2 miliar di APBD. Kalau soal untung rugi, rugi Sumbar. Yang sebenarnya terima yang senang itu siapa? Kalau boleh saya nyatakan, pemprov Riau lah yang banyak dapat untung dari adanya waduk PLTA Koto Panjang ini. Rakyat kami yang selalu tertimpa bencana banjir tiap tahun namun kami tetap ikhlas menjaga persaudaraan dengan masyarakat Riau. Ke depan kami akan mempertimbangkan opsi pengalihan air sungai ke tempat lain jika persoalan ini tidak segera diselesaikan oleh Kemendagri dan permintaan maaf oknum anggota DPRD Riau yang bicara seperti itu,” tegas Afrizal.

Sementara Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan PLTA Kota Panjang memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Sumbar, mulai malai dari perencanaan hingga perawatan di hulu. Dari hasil koordinasi dengan pimpinan DPRD Riau, lanjut Supardi, istilah ‘pitih sanang’ itu hanya mainan bahasa media saja. 

“Seluruh persoalan PAP diserahkan kepada aturan yang berlaku dan tidak boleh dikaitkan pada satu aturan saja. Persoalan ini, jangan sampai terulang kembali seluruh potensi aset daerah mesti diamankan secara aturan maupun hal administrasi lainnya, " ucapnya. (mc/*)